Kesejahteraan Guru SMA/SMK/SLB di Jabar, Meningkat

BANDUNG- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena, selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kesejateraan guru di Jawa Barat. Baik, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS. 

Saat ini, setelah alih kelola SMAK/SMK oleh provinsi, tunjangan guru PNS mengalami kenaikkan, dari awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 1,2 juta/orang. Begitu juga dengan tunjangan kepala sekolah dan tenaga pengawas, kepala sekolah Rp 4 juta dan tenaga pengawas Rp 4,5 juta/orang. Tidak hanya itu, guru non-PNS atau guru honorer pun mendapatkan kenaikkan honor. Kini, guru honorer mendapatkan honor sebesar Rp 85.000/jam mengajar tatap muka. Honor ini jauh lebih besar dibandingkan honor sebelumnya yang berkisar antara Rp 10.000/jam hingga Rp 35.000/jam.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan adanya peningkatan kesejahteraan guru penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Pascaalih kelola SMA/SMK jumlah guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat semula hanya 4.240 orang, saat ini menjadi 81.403 orang. Dengan rincian 23.928 orang  PNS dan guru non-PNS di sekolah negeri sekitar 14.401 orang, selebihnya kurang lebih 23.928 merupakan guru non-PNS di sekolah swasta.


Di samping kesejahteraan, guru juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, di antaranya tugas jam mengajar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemenuhan beban kerja mengajar guru paling sedikit 24  jam tatap muka dan paling banyak 40  jam tatap muka dalam 1 minggu.


Beban kerja atau tugas pokok guru tersebut diatur dalam PP yang sama pada Pasal 52 ayat (1) isinya beban kerja guru mencakup lima kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran untuk siswa di sekolah, melaksanakan pembelajaran di sekolah, menilai hasil pembelajaran siswa, memberikan bimbingan dan melatih, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Beban kerja tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai PNS yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5  jam kerja dalam satu minggu.

“Pak Gubernur menghimbau agar guru PNS sama dengan PNS lainnya, masuk kerjanya 37,5 jam/minggu. Jadi, efektifnya 7,5 jam/hari. Dengan begitu guru harus ada di sekolah. Banyak hal kok yang bisa dilakukan di sekolah,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan tugas pokok guru, selain diisi dengan proses pembelajaran tatap muka dengan siswa, guru juga bisa melaksanakan tugas-tugas lain.

“Termasuk di dalamnya adalah membangun kebersamaan dengan siswa dan penguatan pendidikan karakter. Bisa dengan salat berjamaah, makan bersama siswa di kantin, dan banyak hal yang bisa dilakukan guru bersama siswa,” ujarnya.


Selain itu, menurut kadisdik guru harus melaksanakan tugas pokok secara maksimal, apalagi dengan adanya program Sekolah Ramah Anak yang digencarkan pemerintah. Program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan di sekolah, terutama yang sering terjadi adalah kekerasan antaranak atau perundungan. Untuk mencegah perundungan sedini mungkin, tugas guru adalah selalu mendampingi dan melakukan pendekatan kepada siswa.