Tim Investigasi Sampaikan Hasil Evaluasi Kebocoran Soal USBN

BANDUNG, DISDIK JABAR – Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Kota Bandung dan Cimahi), Drs. H. Husen R. Hasan, M.Pd. menyampaikan hasil klarifikasi dan investigasi dugaan kebocoran soal dan kunci jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA Tahun Pelajaran 2017/2018 di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl.Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 16 April 2018.

Kepala Kantor Cabang (KCD) menyampaikan bahwa tidak menemukan kebocoran soal dan kartu soal sebagaimana yang telah diberitakan saat ini. Tim Investigasi mengklarifikasi ke beberapa sekolah di Kota Bandung diataranya SMAN 20 Bandung, SMAN 16 Bandung, SMAN 5 Bandung, SMAN 3 Bandung, dan SMAK Yahya Bandung.

Tim investigasi sempat menemukan seorang siswa SMAK Yahya Bandung yang membawa ponsel yang berisi soal-soal. Akan tetapi hal itu tidak dapat dipastikan atau tidak dapat dijadikan acuan, karena tidak ada indikasi soal USBN yang sebenarnya yang beredar.

Sekolah-sekolah tersebut juga telah dimintai hasil dari nilai USBN para siswa dan didapati nilai siwa yang tidak berdampak signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kebocoran soal sangatlah kecil. 

Hasil evaluasi ini akan menjadi rekomendasi Standar Operasional Prosedure (SOP) yang lebih baik untuk USBN tahun depan. Rekomendasi yang dipaparkan oleh Tim Investigasi salah satunya adalah perlu tindak lanjut penelusuran pelaku utama atau sumber utama penyebab terjadinya isu kebocoran soal USBN oleh aparat penegak hukum. Agar dugaan terjadinya kebocoran soal USBN Tahun Pelajaran 2018 menjadi tuntas.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S. Pd., mengungkapkan bahwa hikmah dari persoalan ini adalah adanya respon saling melengkapi dari setiap instansi. Serta kita perlu membangun kerjasama untuk menyatukan presepsi mengenai pendidikan.

Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat Tim Investigasi yang diantaranya bertugas untuk mengumpulkan informasi awal tentang dugaan kebocoran soal USBN (pencarian fakta), mengklarifikasi informasi kepada lembaga atau personil, mengidentifikasi dugaan titik kebocoran soal USBN, dan menyusun laporan dan menyampaikan rekomendasi.***