Sekolah Harus Pahami Ketentuan BOS

BANDUNG- Tidak semua provinsi menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMA/SMK. Di Indonesia hanya ada tujuh provinsi yang mengalokasikan dana tersebut, di antaranya Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Adam, saat memberikan arahan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOS Triwulan I Tahun Anggaran 2018, di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Rajiman Nomor 6, Kota Bandung, belum lama ini. 
Firman, mengharapkan sekolah yang sudah menandatangani NPHD BOS untuk bersiap menjalankan ketentuan pencairan dana BOS.

“Ketika NPHD ditandatangani NPHD yakni untuk BOS triwulan I tahun anggaran 2018 berarti sekolah harus sudah siap dengan segala ketentuannya. Ada peraturan yang mengatur, ada pedoman yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hal pertama yang harus diperhatikan oleh penerima dana BOS adalah melakukan update data dengan benar sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah pun diimbau untuk mengikuti jadwal cut off  Dapodik.

“Mudah-mudahan kualitas datanya dari tahun ke tahun semakin membaik. Sebab, kalau datanya tidak tepat, pasti anggarannya keliru,” jelas Firman. 

Selain itu, kata Firman, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada bendahara atau guru yang akan mengelola dana BOS. Setelah memahami pedoman dan ketentuan yang ada, sekolah boleh mencairkan anggaran BOS. Penggunaan anggaran ini harus sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama atau sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) satuan pendidikan masing-masing.
 
“Ketika dilaksanakan, maka ada kaidah yang harus diikuti. Misalnya ketentuan yang mengatur soal pembuatan kuitansi, faktur, buku kas umum (BKU), pembayaran pajak, dll. Kemudian, harus selaras dengan apa yang dibelanjakan dan harus dibuktikan dengan penunjang dokumen keuangan,” tegasnya. 

Dikatakan, setelah dipahami aturannya, digunakan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan dokumen keuangan, berikutnya adalah pertanggungjawaban dan pelaporan. Pelaporan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh penerima dan BOS.

“Jangan sampai bilang ‘siap’ tapi tidak ada pelaporannya,” ujarnya Firman. **