Satu Tahun Alih Kelola, Program Semua Harus Sekolah Diluncurkan

BANDUNG- Pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan selama setahun. Sebelumnya, Pemerintah Kota/Kabupaten yang mengelola. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebutkan sudah dari lima tahun belakangan, Provinsi Jawa Barat ingin mengelola SMA dan SMK. Ia menilai, di bawah pengelolaan Provinsi Jawa Barat, SMA dan SMK mengalami perbaikan. Contohnya, persoalan sarana prasarana milik sekolah.

"Tanpa disangka oleh kita ada SMA/ SMK negeri ternyata sudah bertahun-tahun tidak punya gedung. Baru diketahui, ternyata ada SMA, ada SMK yang tanahnya milik desa, ditagih ketika pindah ke provinsi, pas di kabupaten tidak ditagih,” kata Heryawan dalam acara launching dan deklarasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Sekolah Tanpa Kekerasan sebagai Rumah Kedua dan  SMA Terbuka serta SMK Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Gedung Bhayangkara Jalan Cicendo Kota Bandung, Kamis (21/12/2017).

Alih kelola, kata Heryawan, memberikan keberimbangan tugas antara psat dan kota/kabupaten. Sehingga, pengelolaannya menjadi setara, searah dan kebersamaan yang terjalin di lapangan demi meningkatkan mutu pendidikan terlihat dengan jelas. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi menyatakan setelah alih kelola SMA/SMK ke provinsi, pemerintah provinsi memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah dan anak, dengan tujuan semua anak harus sekolah. Misalnya, adanya bantuan untuk anak yang tidak memiliki biaya untuk sekolah. 


“Fokus kami adalah bagaimana jenjang pendidikan menengah ini menjadi perhatian bersama agar seluruh anak di Jawa Barat bisa mengikuti pendidikan menengah,’’ ucapnya.

Program itu selain mengelola sekolah regular, SMA/SMK negeri dan swasta, ada juga bantuan untuk yang tidak mampu minimal dibebaskan uang sekolahnya. Salah satu program yang mendukung kebijakan tersebut adalah SMA Terbuka dan SMK Pendidikan Jarak Jauh. Program itu tidak memungut biaya pada siswa.
 

“Kami membuka SMA Terbuka dan SMK PJJ. Untuk dua sekolahnya ini digratiskan, tidak ada pemungutan pembiayaan, dan Alhamdulillah ada lebih dari 36.000 tercatat peserta didik SMAT dan SMK PJJ,” jelasnya.

Alih kelola SMA dan SMK pun dirasakan manfaatnya oleh ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat Edi Parmadi. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan alih kelola ini dengan baik.

“Anda harus bersyukur karena tidak semua provinsi mulus melaksanakan alih kelola seperti Provinsi Jawa Barat. SMA/SMK sudah secara utuh dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya. (MAR)