PPDB, Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan

JAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ahmad Hadadi, menegaskan tentang penerapan mekanisme zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Jabar sudah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi (rakor) yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dengan seluruh Kepala Dinas di Jakarta, Senin lalu (13/11/2017).

Ia menjelaskan, sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan  tersebut untuk menghilangkan penumpukan siswa-siswa pintar dalam satu sekolah, penumpukan sekolah favorit yang biasanya terdapat di daerah perkotaan, hingga penempatan guru.

“Fokusnya (red-Rakor) adalah kepada pemerataan kualitas pendidikan sehingga ditetapkanlah zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.” ujarnya.

Ahmad menyebutkan, dalam sistem zonasi pertimbangan utama seorang siswa diterima oleh sekolah adalah berdasarkan jarak rumah yang dekat dengan sekolah. Meski demikian masih ada pertimbangan lainnya, seperti disesuaikannya jumlah kouta di sekolah yang bersangkutan serta siswa masih harus melewati proses seleksi.Diakuinya, banyak pihak yang terkena dampak dari penerapan sistem zonasi ini. Selain pada sekolah, guru pun terkena dampaknya. Maka tak heran jika masih banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menyambut sistem zonasi tahun 2018.

“Konsekuensi diterapkannya sistem zonasi ini adalah pemerintah wajib menyiapkan sarana dan prasarana sekolah, terutama sekolah yang belum memiliki kesiapan. Termasuk Information technology (IT)
. Sehingga masih banyak yang harus kami persiapkan.,” pungkasnya.