Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Jawa Barat

Pada 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan digantikan kembali dengan NKRI. Kembalinya NKRI merupakan perkembangan penting bagi rakyat Jawa Barat karena pada saat itu terbentuk pula Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu wilayah NKRI, kebijakan yang dianut masih mengikuti kebijakan pusat,  berdasarkan Kepmen No. 4223/kab. Tahun 1951 tentang Susunan dan Tugas Kementerian PP adn K yang ditandatangani oleh Menteri PP dan K, Bahder Djohan pada 15 Februari 1951. Salah satu bagian susunan organisasi tersebut adalah Djawat pengajaran. Djawat Pengajaran memiliki berbagai macam tugas, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dibentuklah Kantor Inspeksi Pengajar Daerah. Kantor Inspeksi Pengajaran Daerah berfungsi juga sebagai komando tertinggi untuk mengkoordinasikan kantor inspeksi yang mengelola jenis-jenis pendidikan.

Orang yang pertama menduduki jabaran sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pengajaran daerah di Provinsi Jawa Barat adalah Rd Oesman Yoedakoesoema (Januari 1951- 15 Desember 1956). Perkembangan Dinas Pendidikan di Jawa Barat berubah sesuai dengan perkembangan bidang pendidikan dan sistem pengajaran nasional. Di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) aspirasi masyarakat akan pendidikan meningkat. Di sini pendidikan sudah dianggap sebagai sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini terlihat dari meningkatkanya jumlah peserta didik dan jumlah sekolah.

Pada tahun awal sebelum memasuki periode Demokrasi Terpimpin, yakni tahun 1958, lembaga pendidikan pertama dengan nama Kantor Inspeksi Pengajaran berubah nama menjadi Kantor Perwakilan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Daerah. Namun, Sebelum tebentuknya Kantor Perwakilan PP dan K Daerah yaitu antara tahun 1957 sampai 1958 terjadi transisi, sehingga seluruh lembaga birokrasi pendidikan, pengajaran, dan kebudayan untuk sementara dikordinasikan oleh Kantor Daerah Departemen P dan K atau disingkat  KATORDA. KATORDA ini keberadaannya hanya berlangsung satu tahun.
Setelah masa transisi, baru kemudian pada tahun 1958 dibentuklah nama lembaga baru, sebagai pengganti Kantor Inspeksi Pengajaran Daerah, yaitu Kantor Perwakian Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Daerah.

Kondisi pendidikan di Jawa Barat kembali berubah, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan perubahan nomenklatur melalu Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/O/1975 tentag Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikandan Kebudayaan, sebagai tidak lanjut daru Keputusan Presiden RI Nomer 44 dan 45 tahun 1974. Dengan keluarnya surat tersebut, nama Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Kanwil Depdikbud) yang berikutnya menjadi Kanwil Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat.    




Sumber: Thamrin dkk. 2013. Pengembangan Istitusi Pembina Pendidikan Jawa Barat. Dinas Pendidikan Jawa Barat