Harus Ada Kebijakan Lanjutan Setelah Sistem Zonasi Diterapkan
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di SMA Negeri 1 Bandung, Jln. Ir. H. Juanda No. 93, Kota Bandung.
Harus Ada Kebijakan Lanjutan Setelah Sistem Zonasi Diterapkan
Oleh Nizar Al Fadillah
16 Juli 2019, 15:03 WIB    91 views       Headline

BANDUNG, DISDIK JABAR - Tahun pelajaran 2019/2020 sudah dimulai. Kini, tugas pemerintah yang harus segera mengevaluasi dan menyiapkan kebijakan lanjutan setelah penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi diberlakukan.

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ace Suryadi mengatakan, sistem zonasi sebenarnya tidak sesederhana PPDB yang diterapkan saat ini, Lebih dari itu, sistem tersebut merupakan sistem pendidikan berbasis lingkungan yang perlu diikuti kebijakan dan kurikulum lainnya. “Sebenarnya, sistem zonasi ini untuk memastikan tak ada anak di lingkungan tersebut yang tidak punya kesempatan sekolah,” kata Ace, Senin (15/7/2019) seperti diwartakan Harian Pikiran Rakyat.

Dengan demikian, lanjutnya, semua anak usia wajib belajar bisa mendapatkan pendidikan, bahkan sekolah gratis. Dengan begitu, angka partisipasi kasar (APK) bisa meningkat. “Bahkan lebih detail dari APK, semua anak di lingkungan tersebut disisir sudah sekolah semua atau belum hingga partisipasinya 100%,” ujarnya.

Dengan kondisi Indonesia saat ini, tambahnya, jika pemerintah ingin kembali menerapkan sistem zonasi, sebaiknya diterapkan sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sebab, sampai jenjang itu sekolah sudah gratis.

“Langkah lainnya, yakni pemerintah perlu memperbaiki kurikulum yang berorientasi pada lingkungan sekitar. Supaya siswa punya kesadaran akan lingkungannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dosen UPI, Iik Nurulpaik mengatakan, sistem zonasi pada PPDB tahun ini justru membuat input sekolah negeri menjadi heterogen dari segi latar belakang sosial potensi akademik. Hal itu menunjukkan adanya akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat.

“Tidak lagi homogen, mulai dari masyarakat bawah, menengah hingga atas. Itu yang menyebabkan kurva normal tidak homogen dari sisi kelas sosial,” imbuhnya.

Dengan pemisahan sekolah favorit dan nonfavorit, lanjutnya, maka sekolah negeri yang bagus hanya dihuni oleh siswa yang pandai dan berlatar belakang sosial ekonomi tinggi. Dengan demikian, kecil kemungkinan ada mobilisasi vertikal oleh masyarakat kelas bawah.

“Dalam konteks sosiologi, inilah segregasi. Dengan pola sekarang, jadi ada sebaran. Soal ada kendala-kendala teknis, itu kendala implementasi, bukan filosofi,” jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini ada masyarakat yang harus bersekolah jauh karena tidak mengakses sekolah terdekat. Padahal, pendidikan bertujuan melayani masyarakat. “Jangan hanya melihat yang berprestasi tinggi, tetapi tidak masuk,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 2 Bandung, Asep Suryanto mengatakan, yang membedakan sistem zonasi tahun ini, jalur masyarakat tidak mampu bukanlah jalur tersendiri, melainkan menjadi bagian dari jalur zonasi. Dengan demikian, mereka tidak menjadi bagian minoritas di sekolah. “Sebelumnya minoritas sehingga di tengah jalan mundur karena minder, tidak cocok dengan pergaulan di sekolah,” ungkapnya.

Asep menjelaskan, sistem zonasi membuat input lebih beragam. “Polanya akan seperti apa, perlu dianalisis lagi. Yang pasti, perlu inovasi pembelajaran agar materi yang sama bisa dipahami oleh siswa dengan berbagai kemampuan akademis,” terangnya.

Salah satu opsi, tambahnya, adanya tutor. “Siswa dengan potensi akademis tinggi bisa menjadi tutor bagi teman lainnya dengan bimbingan guru,” pungkasnya.***


 Komentar (0 komentar)


 Balas Komentar


:

 Email, No.Telepon/HP serta Alamat Anda tidak akan dipublikasi.
 Terima kasih, komentar sedang dalam proses antrian.

 


 Belum ada komentar