Disdik Harus Cek Rutin Neraca Pendidikan Daerah
Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hendarman.
Disdik Harus Cek Rutin Neraca Pendidikan Daerah
Oleh Riska Y. Imilda
19 Juli 2019, 12:49 WIB    112 views       Headline

BANDUNG, DISDIK JABAR - Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hendarman mengimbau setiap dinas pendidikan mengecek secara rutin dan menyikronisasi kebijakan aspek pendidikan di daerah masing-masing melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Platform ini menjadi pusat informasi tentang potret kinerja pendidikan di suatu daerah. Dimulai dari anggaran, akreditasi, kondisi sarana dan prasarana, prestasi hingga kualifikasi guru.

NPD menghadirkan informasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah, tapi juga bentuk transparansi pemerintah mengenai informasi dan kondisi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat. “Melalui informasi tersebut, setiap pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan bisa membenahi kekurangan-kekurangan dalam dunia pendidikan di daerah kewenangannya,” tuturnya, pada Diskusi Kelompok Terpumpun "Menakar Tingkat Kepedulian terhadap Pendidikan" di Hotel Prama Grand Preanger, Jln. Asia Afrika, No. 81, Kota Bandung, Kamis (18/7/2019).

Berbagai informasi yang ada di dalam NPD, lanjutnya, bisa menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, sebagai wujud keterbukaan informasi bagi publik dengan mempresentasikan profil pendidikan terkait akses, mutu, dan manajemen pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Informasi tersebut harus dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan,” tambahnya.

Hendarman memaparkan, aset ini merupakan perumusan kebijakan dan program pembangunan sektor di masa mendatang dan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang hidup dengan interaksi aktif antarpelaku pendidikan atau pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Kemudian, akuntabilitas dan transparansi dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terlihat dari NPD.

Informasi yang ada di NPD, tambahnya, juga dapat diakses sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi publik dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. “Dengan mengetahui informasi yang disajikan NPD, diharapkan ada peningkatan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan,” tuturnya.

NPD sudah hadir sejak 2015 dan bisa diakses dengan versi digital. Selain itu, dapat diunduh melalui laman www.npd.data.kemdikbud.go.id dan aplikasi NPD di Google Play Store bagi pengguna smartphone Android. Masyarakat juga dapat mengakses dan memanfaatkan informasi dengan lebih mudah sehingga dapat aktif terlibat bersama pemerintah dalam pembangunan pendidikan di daerah masing-masing.

Setiap orang yang memiliki kepentingan dengan pendidikan bisa langsung mengecek ke halaman https://npd.kemdikbud.go.id/.***


 Komentar (0 komentar)


 Balas Komentar


:

 Email, No.Telepon/HP serta Alamat Anda tidak akan dipublikasi.
 Terima kasih, komentar sedang dalam proses antrian.

 


 Belum ada komentar