Sosialisasi Pergub SMA Terbuka dan SMK PJJ
Sosialisasi Pergub SMA Terbuka dan SMK PJJ
Diposting oleh MAR
16 Maret 2018, 00:00 WIB    50 views       Sosialisasi

BANDUNG-  Biro Pelayanan Sosial Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Yanbangsos) mengadakan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, No.22 Kota Bandung, Kamis (15/3/2018). 

Program SMA Terbuka dan SMK PJJ di Jawa Barat memang sudah berjalan selama tiga tahun tanpa adanya Pergub yang mengatur hal tersebut. Maka, muncul keputusan adanya Pergub mengenai SMA Terbuka dan SMK PJJ di Jawa Barat. Hal ini dirasa penting untuk menjadi dasar hukum bagi pengelolanya, sehingga saat mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tidak akan terkendala karena legal aspeknya. 

Menurut Akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ridwan, pertimbangan lain perlu dibentuk Pergub ini, adalah pertama dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Undang-undang. Kedua, menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Ketiga, Optimalisasi dan perluasaan praktik penyelenggaraan SMA terbuka dan SMK PJJ yang selama ini telah terselenggara di Provinsi Jawa Barat. Keempat adalah  pengakuan yuridis dan penguatan derajat pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka dan SMK PJJ. 

“Dan ini penting, saya selalu sampaikan. Lahirnya Pergub ini sudah kita singkronisasikan, harmonisasi partikal dengan dua permen (peraturan pemerintah), yaitu permen nomor 72 tentang pendidikan layanan khusus, dan permen nomor 119 tentang pendidikan jarak jauh. Itulah yang menjadi dasar kita melahirkan Pergub ini,” ujarnya. 

Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dadang Rahman mengatakan, ada enam Kabupaten/Kota yang menjadi permodelan, termasuk Cianjur, Bogor, Garut,  Pangandaran, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Setelah alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan Sekolah Terbuka ini harus dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hal ini membutuhkan regulasi yang kokoh.                

“Setelah berjalan selama tiga tahun, kurang lebih sudah menghasilkan lulusan dan mutunya tidak kalah jauh dengan sekolah biasa. Mereka bisa eksis di perguruan tinggi dan dunia usaha,” jelasnya.                


 Komentar (0 komentar)


 Balas Komentar


:

 Email, No.Telepon/HP serta Alamat Anda tidak akan dipublikasi.
 Terima kasih, komentar sedang dalam proses antrian.

 


 Belum ada komentar