Imbas Covid-19, Presiden Tiadakan UN 2020
Imbas Covid-19, Presiden Tiadakan UN 2020
Oleh Rury Yuliatri
24 Maret 2020, 14:05 WIB    320 views       Headline

BANDUNG, DISDIK JABAR - Untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. "Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan UN untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai 2021," kata Jubir Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Fadjroel memaparkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional melalui video conference. Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha.

Kebijakan peniadaan UN ini pun perlu diikuti partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

Keputusan peniadaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA ini sebelumnya sudah dibahas antara Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR yang membidangi isu pendidikan. "Ujian Nasional pun ditiadakan untuk tingkat SMA atau setingkat madrasah aliyah (MA), SMP atau setingkat madrasah tsnawiyah (MTs.), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI)," jelasnya.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda mengatakan, DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan. "Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan untuk melindungi siswa dari Covid-19," ujar Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir antaranews.com, Selasa (24/3/2020).

Kesepakatan tersebut, menurut Huda, didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif. Padahal, berdasarkan jadwal, UN SMA seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret 2020. Begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April 2020.

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi, tidak mungkin kita memaksakan siswa berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," tegasnya.

Huda mengatakan, saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

"Kami sepakat opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring. Karena, pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," ujarnya.

Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, tambahnya, muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Untuk tingkat SMA dan SMP, kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar. Untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun belajar.

"Jadi, nanti sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa. Karena, semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor," pungkasnya.***


 Komentar (0 komentar)


 Balas Komentar


:

 Email, No.Telepon/HP serta Alamat Anda tidak akan dipublikasi.
 Terima kasih, komentar sedang dalam proses antrian.

 


 Belum ada komentar