IASP 2020 sebagai Upaya Pendampingan dalam Melaksanakan Pembinaan Akademis dan Manajerial
IASP 2020 sebagai Upaya Pendampingan dalam Melaksanakan Pembinaan Akademis dan Manajerial
Oleh Deri Yustin Wulandari, M.Pd. (Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah VI Provinsi Jawa Barat)
18 September 2020, 11:45 WIB    611 views       Opini

BANDUNG, DISDIK JABAR - Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademis dan manajerial pada satuan pendidikan (Permenegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 pasal 1, pada pasal 5).

Pengawasan akademis yaitu membina kepala sekolah agar dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa. Sedangkan pengawasan manajerial, yaitu membina kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tugas pengawasan meliputi supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademis yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan supervisi, sasaran supervisi tidak terlepas dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan secara bertahap. Implementasi SNP perlu diawasi oleh pengawas satuan pendidikan melalui pengawasan akademis dan manajerial.

Namun, adakalanya dalam pengawasan, implementasi SNP terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni:

  1. Masih ada sekolah yang kesulitan mengimplementasikan SNP.
  2. Dokumen berkaitan SNP belum dipahami sebagai suatu kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
  3. Sulit memantau progres sekolah secara simultan.
  4. Rapor mutu sebagai bagian dalam upaya peningkatan mutu belum menjadi landasan dalam penyusunan program sekolah.

Bagi pengawas, keempat faktor di atas acapkali merupakan permasalahan umum yang membutuhkan solusi cepat dan tepat; bagaimana pengawasan menjadi sebuah kegiatan yang mengarah pada kegiatan penjaminan mutu yang sistematis dan simultan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.

Pada dasarnya, penjaminan mutu terbagi menjadi dua, yakni penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan, sedangkan eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Sejalan dengan perubahan instrumen akreditasi sekolah yang mengacu pada komponen compliance dan performance (sebagai tolok ukur penilaian), tampaknya sekolah secara tidak langsung akan dituntut memenuhi kedua komponen tersebut, dengan harapan implementasi SNP menjadi suatu kebutuhan yang membudaya.

Instrumen akreditasi sekolah yang saat ini dikenal dengan istilah IASP 2020 adalah instrumen perubahan yang ditandai adanya pergeseran paradigma dalam penilaian akreditasi sekolah/madrasah dari compliance ke performance (rules to exprinciples). Dalam IASP 2020, komponen compliance adalah hal-hal yang berkaitan dengan review pemenuhan administrasi melalui pencarian data dalam dapodik dan/atau sumber lain. Sedangkan komponen performance adalah hal-hal yang terkait kinerja satuan pendidikan (melalui pengamatan langsung ke sekolah/madrasah). 

Sekolah yang tidak memenuhi aspek compliance maka tidak dapat dilanjutkan dengan penilaian performance. Sekolah yang akan di-visitasi, ditentukan kelayakannya oleh BANS/M berdasarkan Data Isian Akreditasi (DIA) yang telah dilengkapi dalam Sispena. Ini adalah kegiatan asesmen kecukupan yang dilakukan untuk memastikan sekolah/madrasah tersebut memenuhi persyaratan administrasi minimal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam IASP 2020.

Terdapat dua indikator compliance yang harus dipenuhi, yakni indikator compliance mutlak (ICM) dan indikator compliance relative (ICR). Untuk ICM mutlak harus dipenuhi oleh sekolah/madrasah, jika salah satu indikator tidak dapat dipenuhi maka dipastikan kegiatan visitasi tidak akan dilanjutkan. 

Ada lima indikator compliance mutlak yang harus dipenuhi sekolah/madrasah, yakni :

  1. Izin operasional
  2. STTPL calon kepala sekolah
  3. Sekolah pernah meluluskan siswa
  4. Alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional
  5. Menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas

Berbeda dengan ICM, ICR yang merupakan indikator relative bukan merupakan penentu, tetapi berkontribusi terhadap skor akhir dalam penentuan hasil akreditasi. Terdapat 10 indikator dalam compliance relative, di antaranya jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademis dan sertifikat pendidik, guru yang mengajar sesuai kemampuannya, persyaratan tenaga administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, jumlah siswa per rombel, instalasi listrik serta sarana prasarana. 

Skoring ICR dilakukan secara sistem berdasarkan data sekunder/dokumen dengan skala 1-4. Apabila ICM dan ICR telah terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah kegiatan visitasi untuk menilai performa atau kinerja sekolah/madrasah yang menekankan pada 4 komponen. Yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Keempat komponen ini disebut komponen akreditasi utama yang mengukur kinerja (performance) satuan pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa komponen ICM adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi apabila sekolah/madrasah tersebut akan mengajukan akreditasi, baik akreditasi perdana maupun ulang. Dalam hal ini, terdapat kebijakan baru berkaitan dengan pengajuan akreditasi bagi sekolah/madrasah (baca: pedoman akreditasi sekolah/madrasah 2020).

Adanya kebijakan baru berkaitan dengan akreditasi ini tentu akan sangat membantu pengawas sekolah dalam membimbing dan melakukan pendampingan sekolah dalam
mengimplementasikan 8 SNP. Pengawas sekolah dapat mulai menginventarisasi dokumen sekolah, minimal dengan mengevaluasi ketersediaan dokumen yang menjadi instrumen mutlak keberadaan suatu sekolah atau yang dikenal dengan istilah ICM pada IASP 2020.

Apabila ada di antara sekolah binaan yang belum mampu memenuhi salah satu indikator komponen mutlak maka pengawas sekolah wajib mendorong sekolah binaannya untuk memenuhi komponen tersebut. Upaya pemenuhan yang dapat dilakukan oleh sekolah, di antaranya dengan menuangkan pemenuhan komponen tersebut dalam bentuk program kerja kepala sekolah dan /atau program sekolah dalam bentuk RKJM/RKT. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan seorang pengawas sekolah, dengan harapan progres pemenuhan komponen mutlak dapat dipantau oleh pengawas sekolah secara kontinu.

Di tengah kegiatan pemenuhan komponen mutlak, pengawas sekolah dapat melakukan monitoring komponen relatice (ICR) secara berdampingan. Hal ini dilakukan untuk mendorong sekolah memenuhi komponen relative menuju skala 4. Upaya pemenuhan dapat dilakukan sama dengan upaya pemenuhan ICM yang sudah disampaikan sebelumnya. Perlu metode check and recheck dalam memantau komponen ICR guna memastikan skala perolehan sekolah dalam upaya meningkatkan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya pemenuhan kedua komponen ini, secara tidak langsung sekolah sudah dibimbing menuju peningkatan 8 SNP. Hal ini tentu akan berdampak positif pada peningkatan nilai rapor mutu sekolah. Komponen performance sebagai komponen kinerja dalam IASP 2020 adalah komponen inti yang bisa dijadikan landasan/acuan bahan pembinaan akademis maupun manajerial seorang pengawas sekolah secara simultan. 

Pengawas sekolah dapat memberikan pembinaan, pembimbingan, evaluasi serta tindak lanjut secara terencana dan sistematis. Dengan adanya IASP 2020, permasalahan terkait implementasi 8 SNP setidaknya dapat diminimalisasi. Sekolah tidak lagi kesulitan menyusun skala prioritas pemenuhan SNP, dokumen terkait SNP akan dipahami sebagai suatu kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah akan mudah menyusun program kepengawasan serta memantau progres sekolah secara simultan dan rapor mutu tidak lagi dianggap sebagai pelengkap dokumen sekolah. Namun, lebih dipahami sebagai gambaran keadaan sekolah yang sesungguhnya yang menjadi peta mutu sebagai dasar penyusunan program. Selain itu, menjadi acuan dalam rangka peningkatan 8 SNP di sekolah.

IASP 2020 merupakan instrumen akreditasi yang dapat "mendampingi" pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademis dan manajerial sebagai upaya meningkatkan implementasi 8 SNP di sekolah binaannya masing-masing.

Sumber:


 Komentar (0 komentar)


 Balas Komentar


:

 Email, No.Telepon/HP serta Alamat Anda tidak akan dipublikasi.
 Terima kasih, komentar sedang dalam proses antrian.

 


 Belum ada komentar