Kritisnya Siswa-Siswi SMA di Jabar Terhadap Pungli

Kota Bandung -- Siswa-Siswi SMA negeri/swasta di Jawa Barat (Jabar) berdiskusi dengan para narasumber di kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang diselenggarakan oleh Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat, di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang Bandung, Selasa (03/10/17).

Narasumber tersebut diantaranya  Wakil Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol. M. Ghufron yang berbicara terkait kebijakan, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Prov. Jabar, Kombes Pol. Drs. Rusli Hedyaman mengenai isu tantangan pemberantasan pungutan liar di Jabar, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNPAD Wanodyo Sulistyani, SH., MH., LL.M, yang berbicara soal mentalitas anti pungli.

Usai paparan dari setiap narasumber, diskusi pun dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi tersebut, tampak sejumlah siswa begitu antusias mempertanyakan hal-hal yang begitu kritis. Misalkan saja pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang peserta diskusi dari SMAN 22 Bandung, M. Fadilah (17). Dia mempertanyakan mengenai paying hokum bagi warga yang melaporkan adanya aktivitas pungutan liar.

Kalau saya melaporkan ada guru yang terlibat pungutan liar, apakah saya terlindungi secara hukum?. Bagaimana kalau saya diancam tidak naik kelas dan diancam balik karena pencemaran nama baik?," katanya.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Kombes Pol Drs. Rusli Hedyaman, bahwa perlindungan terhadap pelapor sudah pasti ada. Akan tetapi setiap pelaporan sebaiknya tidak disebarkan melalui medsos terlebih dahulu.

"Tidak usah takut, laporkan saja. Sudah pasti dilindungi. Sebaiknya memang harus lapor terlebih dahulu. Jangan menyebarkan melalui sosial media, nanti bisa dituntut pencemaran nama baik," jawabnya.

Tak hanya Fadilah, Andri Fitriadi (16) wakil OSIS SMAN 14 Bandung pun  bertanya mengenai fungsi satuan tugas (satgas) saber pungli. "Apakah saber pungli benar-benar efektif?. Walau begitu, saya rasa seluruh instansi pemberantasan pungli harus berkolaborasi tanpa saling melemahkan, sehingga dapat berjalan efektif," katanya.

Pertanyaannya ditanggapi oleh Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNPAD Wanodyo Sulistyani, bahwa saber pungli memiliki peranan yang sangat penting. Maka, peran negara harus turut hadir bersama dengan seluruh elemen masyarakat.”Saber pungli menjadi penting sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi, sehingga tidak adanya sikap apatis dari warga Indonesia atau adik-adik  sekalian terkait dengan aktivitas pungutan liar. Integritas adik-adik menjadi wadah untuk menegakkan anti korupsi,"jawabnya

Hal ini menjadi inspirasi tersendiri bagi Andri, pasalnya dengan mengikuti kegiatan diskusi ini, ia kemudian sadar bahwa ketka menyelenggarakan sebuah kegiatan, maka transparansi anggaran haruslah jelas. Ia pun optimis bahwa dengan integritas yang dijunjung secara konsisten oleh tim Saber Pungli, bisa memberartas pungli yang meresahkan masyarakat, termasuk pungli di sekolah.

Peserta kegiatan sosialisasi dihadiri pula oleh Ketua Pokja dan Sekretaris Satgas Saber Pungli Prov. Jabar, Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli UPP Kota/ Kab se Jawa Barat, Seluruh Ketua BEM Universitas di Bandung, serta tamu undangan lainnya berjumlah sekitar 230 tamu. (AFN)